WebAug 17, 2013 · DASAR HUKUM. PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka … WebKhusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1879) diubah sebagai berikut: bphn.go.id - 4 - 1. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: Pasal21 (1) Penggunaan terminal khusus untuk melayani
Definisi Pelabuhan dan Jenis-Jenisnya - Gultom Law Consultants
WebKhusus Kepentingan Sendiri meliputi terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, dan terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri yang sudah tidak dioperasikan. CATATAN : - Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Juni 2024 dan ditetapkan tanggal 9 Juni … WebMar 8, 2024 · Kemenhub melakukan reformasi perizinan Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Rabu, 8 Maret 2024 10:11 WIB Editor: Content Writer hplc login
PROPOSAL Pelabuhan Umum - 123dok.com
WebTERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK … WebMar 15, 2024 · Konsep Pembangunan Pelabuhan Patimban oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Liputan6.com, Jakarta Layanan perizinan Terminal Khusus (Tersus) dan … WebJun 9, 2024 · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.52 Tahun 2024 TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI Ditetapkan 8 Juni 2024 • Berlaku 15 Juni 2024 • status Hanya untuk Pelanggan Sudah memiliki akun? Masuk Hukumonline Pro Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis … hplc intensity